Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri meminta LDII Agar menjaga keutuhan umatnya tetap damai menghadapi Pemilu 2023

Jakarta (15/2). Suhajar Diantoro, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), mendorong organisasi kemasyarakatan Islam (Ormasia) yang menjadi tulang punggung rakyat Indonesia untuk netral dalam politik, seperti TNI/Polri. Hal itu disampaikan saat Ketum  DPP LDII KH Chriswanto Santoso beserta jajarannya berkunjung ke Jakarta, Rabu (15/2).

 “Selain TNI/Polri, kekuatan besar lainnya adalah PNS. PNS harus netral karena bisa berbahaya jika tidak netral. Jadi kekuatan lain, termasuk Muhammadiyah, NU, LDII dan sebagainya, juga harus netral,” kata Suhajar.

Ia berpendapat,kekuatan sipil ini, identitas organisasinya harus untuk negara, bukan untuk partai. organisasi adalah untuk negara, tetapi mereka harus memberikan kebebasan kepada warganya untuk memilih masing-masing berdasarkan pemahaman mereka sendiri. Dan didorong untuk netral aktif karena pilihan yang berbeda adalah hal biasa. "Sama dengan LDII, idenya adalah Ketum memilih tidak seperti yang lain , itu soal lain. Karena beda pilihan itu biasa. Tapi kohesi dan netralitas masih perlu bekerja. Perdebatan untuk memilih yang mana itu wajar tapi organisasi jangan sampai diremehkan,” imbuhnya.

Menurutnya, ormas tertentu seperti TNI/Polri, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan ormas Islam hanya percaya pada negara, diperlukan kedewasaan organisasi. “Itulah salah satu tantangan berorganisasi, yang membutuhkan kedewasaan organisasi, yakni menghormati netralitas organisasi. Tapi juga memberi kesempatan kepada warganya untuk memilih siapa yang akan didukung. Sungguh luar biasa,” dan kami meminta LDII Agar menjaga keutuhan umatnya tetap damai menghadapi Pemilu 2023.

Ketum DPP LDII KH. Chriswanto Santoso menegaskan di sini bahwa LDII mendorong warganya untuk tidak memihak dan aktif dalam politik. "Bahkan saya sendiri mungkin memiliki tanggung

jawab politik paralel sebagai Ketum. Netral dalam artian kita tidak memihak kelompok tertentu, kita memberikan hak penuh kepada orang-orang LDII sebagai hak asasi manusia dan meminta mereka aktif untuk mensukseskan pemilu,” ujarnya. KH Chriswanto menambahkan lembaganya, LDII tidak memihak siapapun. Inilah bentuk netral aktif yang diintegrasikan LDII untuk mensukseskan acara lima tahunan tersebut, “Kami berkomitmen pada Rakernas ini, kami mendukung pemerintah dalam membuat pemilu yang damai. Makanya kami usulkan untuk menciptakan situasi politik yang damai ke depan agar tidak mengorbankan rakyat," jelasnya. KH Chriswanto menambahkan bahwa pelatihan

orang tidak boleh lebih buruk dari acara lima tahunan. “Oleh karena itu, kami meminta Kementerian Dalam Negeri untuk mengarahkan warga LDII pada kebijakan damai agar kondisi tetap kondusif. Apapun yang terjadi, masyarakat tidak boleh terlantar,” imbuhnya.

Dalam pertemuan tersebut, KH Chriswanto melaporkan beberapa kegiatan yang dilakukan

oleh LDII. Diantaranya, LDII menyelenggarakan rapat kerja nasional (dalam Rakernas) pada bulan September. "Kami minta arahan Kemendagri tidak hanya kondisi saat ini, tapi juga rencana kami menggelar rapat kerja nasional awal September," jelasnya. KH Chriswanto mengakui Sekretaris Kementerian Dalam Negeri, Suhajar Diantoro, yang menyampaikan materi pada Musyawarah Nasional IX April 2021. Saat itu, Suhajar Diantoro menegaskan dukungan penuhnya terhadap “Road to Rapat Kerja Nasional LDII”. “Kami mohon dukungan Kementerian Dalam Negeri dalam menyusun rekomendasi perdamaian untuk kepentingan rakyat dan negara Indonesia. Alhamdulillah Pak Sekjen mendukung penuh,” pungkasnya.